Makassar, Chaneltipikor.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menegaskan bahwa pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh sekadar menjadi catatan angka di atas kertas. Setiap rupiah yang dialokasikan wajib memberikan dampak nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Pesan kuat tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2025. Rapat kerja ini digelar bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar pada Senin (20/07/2026). Evaluasi ini menjadi tahapan krusial sebelum Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban APBD 2025 resmi ditetapkan.
Kualitas Belanja Harus Sejalan dengan Kenaikan Pendapatan
Anggota DPRD Luwu Timur, Firman Udding, menyoroti pentingnya menyelaraskan peningkatan pendapatan daerah dengan kualitas belanja. Pihaknya tidak ingin pembahasan anggaran berhenti pada formalitas angka penerimaan dan pengeluaran pemerintah semata.
“Peningkatan pendapatan daerah harus diikuti oleh kualitas belanja yang baik. Belanja APBD harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan mampu mendongkrak kesejahteraan warga Luwu Timur,” ujar Firman.
Respons Kebutuhan Warga dan Perluas Ruang Fiskal
Menatap penyusunan APBD Perubahan 2026 maupun APBD induk mendatang, DPRD Luwu Timur meminta pemerintah daerah menetapkan arah dan alat ukur program yang lebih jelas. Prinsip efisiensi dan efektivitas harus menjadi panglima agar setiap program kerja menghasilkan manfaat konkret bagi pelayanan publik.
Guna memperluas ruang fiskal daerah dalam membiayai program-program strategis, DPRD Luwu Timur mengeluarkan sejumlah rekomendasi penguatan pendapatan dari sektor-sektor potensial, antara lain:
- Optimalisasi Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
- Optimalisasi Pajak Air Permukaan
- Peningkatan Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)
Menanti Komitmen Eksekutif
DPRD Luwu Timur berharap jajaran pemerintah daerah segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi bersama BKAD Sulsel ini secara terukur. Tindak lanjut yang cepat dan tepat dinilai akan membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Bagi legislatif, indikator utama keberhasilan sebuah APBD bukanlah serapan anggaran yang tinggi, melainkan hadirnya perubahan positif yang nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Luwu Timur. (Syam)
