Luwu Timur, Chaneltipikor.com – Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Bawaslu Kabupaten Luwu Timur mulai membuka ruang pembicaraan tentang pendidikan politik di desa. Hal itu menjadi salah satu pembahasan utama dalam konsolidasi demokrasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur, Rabu (16/9/2026).
Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari mengatakan, momentum menjelang Pilkades dapat menjadi pintu masuk untuk membangun hubungan kelembagaan hingga ke desa.
“Ini momentum menjelang Pilkades. Ke depan, akan memungkinkan kami membangun komunikasi hingga ke tingkat desa berkaitan dengan agenda Bawaslu,” kata Pawennari.
Menurutnya, pendidikan politik tidak hanya berlangsung dalam momentum Pemilu. Desa juga dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami nilai dan norma dalam berdemokrasi.
“Bawaslu mempunyai kepentingan dalam pendidikan demokrasi. Setidaknya ada proses pendidikan politik yang bisa dilakukan di tingkat desa, sehingga warga desa melek dengan kesepakatan norma,” ujarnya.
Pawennari menyebut desa sebagai salah satu basis penting dalam membangun kesadaran berdemokrasi. Karena itu, pembicaraan dengan DPMD diarahkan pada kemungkinan menghadirkan agenda pendidikan politik yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Bagi kami, desa merupakan salah satu basis pendidikan demokrasi. Karena itu, kita coba membangun komunikasi dengan DPMD,” katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur Awaluddin Anwar menyambut baik pembicaraan tersebut. Menurutnya, komunikasi antarlembaga perlu dibangun lebih intens, termasuk dalam agenda yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi.
“Memang seharusnya kami lebih intens berkomunikasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu atas kunjungan ini. Tentunya, kami di DPMD siap mendukung dan berkolaborasi dengan Bawaslu,” kata Awaluddin.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Luwu Timur Sulkifli mengatakan, pembicaraan tersebut juga membuka peluang untuk melihat kerawanan Pemilu dari desa.
Ia mengatakan, melalui komunikasi yang dibangun bersama DPMD, Bawaslu nantinya dapat mengidentifikasi desa yang memiliki komitmen terhadap pencegahan politik uang sekaligus menjadi bagian dari pemetaan kerawanan Pemilu.
“Melalui komunikasi yang dilakukan bersama DPMD nantinya, Bawaslu bisa melakukan identifikasi untuk mencanangkan desa anti politik uang. Ini sekaligus menjadi ruang untuk memetakan kerawanan Pemilu,” ujar Sulkifli.
Menurut Sulkifli, identifikasi desa sadar politik uang dapat menjadi bagian dari Upaya Bawaslu melihat kondisi demokrasi di tingkat desa. Hal ini juga dapat menjadi ruang untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami dan menolak praktik politik uang dalam proses demokrasi. (AD)
