Makassar, Chaneltipikor.com – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program P4GN Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar.
Penyerahan SK ini diberikan langsung kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, Kombes Pol. Drs. Agung Prabowo, pada Kamis (23/04/2026) sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyampaikan bahwa permasalahan narkotika merupakan ancaman serius yang berdampak luas, tidak hanya pada individi tetapi juga terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan ketahanan daerah.
Menurutnya, Program Bersinar (Bersih Narkoba) merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, bebas dari narkoba.
“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah, penegak hukum, dunia usaha, dan masyakat,” ujar Jufri Rahman.
Sementara itu, Bupati Irwan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Program P4GN sebagai upaya melindungi masyarakat dari ancaman narkotika.
“Melalui pembentukan ULT P4GN, langkah-langkah pencegahan serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” ungkapnya.
Selain itu pada Rakor ini juga menghadirkan dua narasumber yakni Plt. Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Brigjen Pol Drs. Edi Swasono, dan Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sulsel, Kombes Pol. Ardiansyah.
Melalui Rakor ini diharapkan terbentuknya regulasi P4GN, pembentukan satgas P4GN/Relawan, serta pelaksanaan deteksi dini (tes urine, secara mandiri dan pemberdayaan alternatif yakni mendorong masyarakat dan generasi muda agar lebih produktif dan mandiri.
Turut hadir, Walikota Parepare, Tasming Hamid, Pimpinan Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kesbangpol se-Sulawesi Selatan, para Pimpinan BUMN, BUMN, sektor swasta, tokoh masyarakat dan peserta rapat koordinasi. (Nor/ikp-humas/kominfo-sp)
