Luwu Timur, Chaneltipikor.com – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Perikanan mempertegas komitmennya dalam menjaga kelestarian Danau Towuti dengan menyerukan penghentian total aktivitas illegal fishing (penangkapan ikan ilegal).
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ancaman kepunahan terhadap berbagai spesies ikan endemik di danau purba tersebut. Seruan tegas tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi regulasi perikanan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Towuti, Selasa (7/7/2026).
Mewakili Bupati Luwu Timur, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Andi Juanna Fachruddin saat membuka sosialisasi menekankan bahwa Danau Towuti merupakan aset ekologis tinggi yang keanekaragaman hayatinya harus dilindungi demi generasi mendatang.
“Praktik penangkapan ikan secara ilegal, terutama menggunakan alat setrum, harus dihentikan total. Dampaknya sangat fatal karena langsung mengancam kelestarian ekosistem dan populasi ikan endemik Danau Towuti dalam jangka panjang,” tegas Andi Juanna.
Guna memberikan efek jera dan memperkuat pengawasan, Pemkab Luwu Timur menggandeng Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polres Luwu Timur.
Kasat Polairud Polres Lutim, Iptu Agusmawan, yang hadir sebagai narasumber, memaparkan regulasi hukum serta sanksi pidana berat yang menanti para pelaku penangkapan ikan ilegal.
Sinergi ini menandai bahwa penanganan illegal fishing di Danau Towuti kini bergeser dari sekadar imbauan persuasif menuju tindakan penegakan hukum yang konkret di lapangan.
Sebagai salah satu danau purba tertua di Indonesia, Danau Towuti memiliki ekosistem unik dengan spesies yang tidak ditemukan di belahan dunia lain. Kerusakan habitat akibat penggunaan setrum dan racun dikhawatirkan memicu kepunahan massal fauna endemik yang tidak dapat diperbarui.
Sosialisasi ini turut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Luwu Timur, perwakilan Syahbandar, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, unsur Pemerintah Kecamatan Towuti, serta perwakilan kelompok nelayan setempat.
Pemkab Luwu Timur berharap melalui edukasi dan kolaborasi lintas sektor ini, angka pelanggaran di perairan danau dapat ditekan secara signifikan. (fir/ikp-humas/kominfo-sp)
