Luwu Timur, Chaneltipikor.com – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Luwu Timur, Dra. Hj. Puspawati Husler, mewakili Bupati, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur, Senin (6/7/2026) di Ruang Paripurna DPRD Luwu Timur.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas saran, kritik, masukan, dan pokok-pokok pikiran yang disampaikan.
“Seluruh pandangan fraksi merupakan bentuk kemitraan yang konstruktif antara pemerintah daerah dan DPRD. Ini penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Puspawati.
Pemkab Luwu Timur juga menyampaikan penghargaan kepada DPRD atas sinergi yang terjalin. Berkat kerja sama tersebut, Luwu Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Capaian ini menjadi opini WTP ke-14 secara berturut-turut bagi Kabupaten Luwu Timur.
Menanggapi masukan fraksi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan beberapa komitmen strategis:
1. Infrastruktur Berkualitas: Menyempurnakan perencanaan, memperkuat pengawasan pelaksanaan proyek, mengendalikan mutu konstruksi, serta mengevaluasi penyedia jasa agar hasil pembangunan lebih berkualitas dan berjangka panjang.
2. Prioritas Pembangunan: Terus memprioritaskan infrastruktur dasar, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan Pendapatan Asli Daerah [PAD], serta penguatan pemberdayaan UMKM dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Tindak Lanjut BPK: Memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti. Termasuk mempercepat proses lelang, memperkuat pengawasan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Bupati berharap sinergi baik antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan DPRD terus terjaga.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (AD)
