Makassar, Chaneltipikor.com – Persidangan sengketa lahan Laoli di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar pada Senin (16/11/2026) disebut berbalik arah dari harapan penggugat.
LBH Makassar sebagai pendamping hukum petani menghadirkan saksi untuk memperkuat gugatan terhadap Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Pemkab Luwu Timur. Namun, keterangan saksi yang muncul di persidangan justru dinilai merontokkan dalil penggugat dan menguntungkan pihak tergugat.
Harapan awalnya, kesaksian Majid bisa memperkuat bukti gugatan. Namun dalam persidangan, Majid justru memberikan keterangan yang dinilai memperjelas posisi Pemda Luwu Timur atas penguasaan lahan.
Di hadapan majelis hakim, Majid mengakui telah menerima uang santunan sebesar Rp 318 juta atas lahan garapannya seluas sekitar 1,3 hektare. Di atas lahan itu berdiri pondok kebun, bukan rumah tinggal utama.
Santunan tersebut disebut bukan angka sepihak, melainkan hasil perhitungan Penilai Independen berdasarkan pendataan dan verifikasi langsung atas tanam tumbuh serta bangunan di lapangan.
Selain itu, Majid juga mengakui bahwa:
– Ia baru bermutasi penduduk dari Masamba, Luwu Utara ke Desa Harapan, Luwu Timur pada tahun 2026
– Lahan yang digarapnya itu atas perintah oknum anggota DPRD bernama Ishak
Pengakuan ini dinilai tidak sejalan dengan dalil awal yang menyebutkan penguasaan sejak 1998.
Selain Majid, hadir pula saksi bernama Hasnah yang mengaku mengenal para penggugat sebagai petani di lokasi sejak 2016.
Kesaksian tersebut dinilai tidak relevan untuk membuktikan penguasaan sejak 1998.
Berdasarkan pemeriksaan peta di persidangan, lahan yang dikelola Hasnah ternyata tidak berbatasan langsung dengan lahan HPL Pemkab Luwu Timur, karena dipisahkan oleh jalur pipa milik PT Vale dan kebun warga.
Keterangan saksi yang menyatakan tidak mengetahui aktivitas Pemerintah Daerah juga dinilai terbantahkan dengan bukti pemasangan papan informasi resmi di beberapa titik lokasi sejak 2022 oleh Pemkab Luwu Timur bersama Pemerintah Desa Harapan, pasca hibah dari PT Vale.
Analis Hukum Ahli Muda, Zulkifli, menjelaskan bahwa terputusnya penguasaan ini menggugurkan syarat utama dalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, yang mewajibkan penguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dengan itikad baik. (***)












