Jakarta, Chaneltipikor.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., menegaskan komitmen penuh institusinya dalam menjunjung tinggi akuntabilitas, supremasi hukum, dan transparansi evaluasi internal. Penegasan tersebut disampaikan langsung di hadapan jajaran parlemen saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat kerja khusus antara pimpinan Korps Bhayangkara dan mitra kerjanya di parlemen ini digelar untuk membedah perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal yang menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi di lingkungan Polri. Dalam forum terbuka tersebut, Jenderal Suyudi memaparkan sejumlah prinsip dasar mengenai batas kekuasaan dan pertanggungjawaban moral setiap anggota kepolisian.
Kapolri mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan yang diemban oleh setiap insan Bhayangkara bersifat sementara, sehingga harus dijalankan dengan penuh integritas demi kepentingan bangsa dan negara.
“Jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal,” ujar Jenderal Suyudi dalam pernyataannya yang dikutip dari dokumentasi resmi Polri, Kamis (12/11/2026).
Lebih lanjut, mantan Kepala BNN tersebut menekankan bahwa negara memberikan kewenangan besar kepada kepolisian semata-mata untuk menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman kepada warga negara, bukan untuk disalahgunakan. Ia mengingatkan jajarannya bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dampak hukum dan moral yang harus dipertanggungjawabkan.
“Setiap kewenangan memiliki batas, setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap amanah menuntut pertanggungjawaban. Kewenangan adalah alat untuk menegakkan hukum, bukan jalan untuk melampaui hukum,” tegasnya.
Menurut Kapolri, orientasi utama dari seluruh kerja-kerja kepolisian di lapangan harus selalu berpusat pada kepentingan publik. Ia memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum yang dilakukan institusinya wajib bermuara pada perlindungan masyarakat.
Keberanian Evaluasi Internal dan Perlindungan Hak Terperiksa
Menyoroti penanganan perkara yang melibatkan oknum atau mantan pejabat di tubuh Polri, Jenderal Suyudi menyatakan bahwa institusinya tidak akan bersikap defensif maupun menutupi pelanggaran. Baginya, integritas kepolisian justru diuji ketika institusi tersebut mampu bersikap objektif terhadap kesalahan di dalam rumah tangganya sendiri.
“Kehormatan sebuah institusi diuji bukan semata ketika berhasil mengungkap kejahatan, tetapi ketika memiliki keberanian untuk menatap ke dalam,” tutur Kapolri.
Ia menambahkan bahwa upaya menjaga marwah institusi di mata masyarakat tidak bisa dilakukan dengan cara-cara manipulatif. Kehormatan sebuah institusi, lanjutnya, tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, melainkan dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran secara terang-benderang.
Kendati demikian, Jenderal Suyudi juga menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara ketegasan penegakan hukum dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. Ia memastikan bahwa proses penyidikan tetap berjalan profesional tanpa mencederai prosedur hukum yang berlaku.
“Kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa,” katanya.
Apresiasi Pengawasan Parlemen
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri turut menyampaikan apresiasinya atas fungsi pengawasan yang dijalankan secara aktif oleh Komisi III DPR RI. Menurutnya, kontrol dari lembaga legislatif maupun publik merupakan elemen vital dalam menjaga profesionalisme Polri agar tidak keluar dari koridor konstitusi.
“Pengawasan bukanlah penghalang bagi kewenangan, melainkan penjaga agar kewenangan tetap berjalan di jalan yang benar,” ucap Jenderal Suyudi.
Menutup pernyataannya, Kapolri menegaskan bahwa evaluasi kinerja suatu institusi penegak hukum pada akhirnya akan dicatat oleh publik dan sejarah berdasarkan komitmennya terhadap keadilan, bukan seberapa besar otoritas yang dimiliki.
“Sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam RDP bersama Komisi III DPR RI kali ini, Polri memaparkan secara komprehensif kronologi perkara serta konstruksi peran empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pejabat negara hingga kalangan masyarakat sipil. Polri juga memastikan terus menjalin koordinasi lintas lembaga guna menindaklanjuti laporan terkait dugaan tindak pidana lain yang menyertai perkara tersebut. (Syam)
