Luwu Timur, Chaneltipikor.com – Upaya menekan angka stunting di Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, memerlukan keterlibatan aktif dan sinergi menyeluruh dari pemerintah desa hingga unsur pendamping keluarga. Penguatan koordinasi, akurasi data, serta pendampingan langsung kepada keluarga sasaran menjadi fokus evaluasi yang harus terus digenjot.
Hal tersebut ditegaskan oleh Camat Tomoni Timur, Yulianus, S.Sos., M.A.P., saat menghadiri Mini Lokakarya (Minlok) Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2026, Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Tomoni Timur ini diikuti oleh para kepala desa, sekretaris desa, penyuluh KB (PLKB), serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) se-Kecamatan Tomoni Timur. Hadir pula sebagai narasumber, Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Luwu Timur, Hajar Nur.
Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dipaparkan dalam forum tersebut, jumlah balita stunting di Tomoni Timur tercatat sebanyak 57 kasus pada September 2026. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan Maret 2026 yang tercatat sebanyak 43 kasus. Secara rinci, fluktuasi kasus sepanjang tahun ini meliputi 43 kasus pada Maret, naik menjadi 58 kasus pada Juni, lalu 55 kasus pada Juli, 56 kasus pada Agustus, dan 57 kasus pada September.
Melihat dinamika tersebut, Camat Tomoni Timur menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan aksi nyata hingga tingkat desa guna memastikan intervensi berjalan tepat sasaran.
Ia turut mengapresiasi para kepala desa yang telah menunjukkan kepedulian terhadap tugas kader di lapangan. Menurutnya, keberadaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat desa harus diwujudkan dalam kinerja nyata, bukan sekadar memenuhi struktur organisasi.
Sebagai langkah taktis, peran sekretaris desa selaku wakil ketua TPPS tingkat desa didorong untuk lebih aktif mengawal program dan berkoordinasi langsung dengan para kader. Forum juga merekomendasikan pelaksanaan rapat rutin TPPS desa minimal satu kali dalam sebulan guna mengevaluasi data sasaran serta merumuskan solusi kendala di lapangan.
Menanggapi kendala belum terakomodasinya anggaran rapat bulanan dalam perencanaan tahun 2027—mengingat proses asistensi perubahan anggaran telah berjalan—peserta menyepakati alternatif koordinasi secara daring agar komunikasi dan evaluasi tetap berjalan efektif tanpa membebani anggaran desa.
Sementara itu, Kepala Bidang KB Dinas P2KB Luwu Timur, Hajar Nur, memaparkan materi penguatan pendampingan keluarga. Ia menjelaskan bahwa Mini Lokakarya merupakan wadah strategis tingkat kecamatan untuk mengevaluasi hasil pemantauan pendampingan keluarga yang berpedoman pada konsep 3 Standar dan 4 PASTI.
Tiga standar tersebut mencakup TPK yang terlatih, tersedianya alat ukur atau aplikasi pengukuran bagi sasaran, serta berjalannya prosedur operasional standar (SOP). Adapun empat PASTI meliputi: memastikan seluruh sasaran terdata, seluruh sasaran memperoleh pelayanan, seluruh sasaran memanfaatkan intervensi, serta seluruh proses tercatat dan terlaporkan dengan baik.
Hajar Nur juga membedah sejumlah tantangan riil di lapangan, seperti keterlambatan pelaporan rencana pernikahan oleh calon pengantin (catin) yang membatasi waktu pendampingan pra-nikah, penolakan rujukan ke fasilitas kesehatan oleh orang tua balita, rendahnya kedisiplinan membawa anak ke posyandu, penolakan imunisasi, keengganan mengonsumsi Pemberian Makanan Tambahan (PMT), geografis wilayah yang sulit dijangkau, hingga kondisi alat ukur yang mulai rusak.
Faktor risiko stunting lain yang turut diidentifikasi meliputi pola asuh yang belum optimal, rendahnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kebiasaan merokok di dalam rumah, keterbatasan akses air bersih, kehamilan berisiko, hingga faktor ekonomi.
Berdasarkan sebaran data per September 2026, wilayah dengan catatan kasus tertinggi menjadi perhatian khusus, yakni Desa Pattengko (15 kasus) dan Margomulyo (14 kasus). Disusul oleh Kertoraharjo (8 kasus), Manunggal (6 kasus), Purwosari (6 kasus), Alam Buana (3 kasus), Cendana Hitam Timur (3 kasus), dan Cendana Hitam (2 kasus).
Melalui forum ini, pemerintah kecamatan berharap seluruh desa dapat meningkatkan kepekaan terhadap data wilayah masing-masing, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan memastikan setiap keluarga berisiko stunting mendapatkan intervensi yang komprehensif. (Syam)
