Luwu Timur, Chaneltipikor.com – Kepastian keberlanjutan masa depan sekitar 4.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kini berada di tangan para pegawai itu sendiri. Pihak eksekutif menegaskan bahwa komitmen mempertahankan aparatur non-PNS ini sangat bergantung pada dua indikator mutlak, yakni rapor kinerja yang produktif dan tingkat kedisiplinan yang tinggi.
Langkah evaluasi yang terukur ini disebut-sebut sebagai strategi jitu Pemkab Luwu Timur dalam menjaga ritme roda birokrasi di Bumi Batara Guru agar tetap sehat, efisien, dan terkendali dengan baik.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Timur, Parha Arief, menguraikan bahwa regulasi mengenai mekanisme perpanjangan masa bakti ini bukanlah hal baru. Semua poin krusial mengenai pemutusan atau kelanjutan kerja sudah tersurat secara transparan di dalam lembar kontrak yang ditandatangani oleh setiap pegawai.
“Jika catatan absensi digitalnya buruk dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) menunjukkan grafik tidak berkinerja, maka secara otomatis kontraknya tidak akan dipulihkan atau diperpanjang. Ketentuan itu sudah tertuang jelas dalam klausul kontrak. Jadi, nasib mereka murni ditentukan oleh kualitas kerja masing-masing,” tegas Parha, Rabu (11/11/2026).
Guna menegakkan aturan tersebut, BKPSDM Luwu Timur memanfaatkan integrasi teknologi dalam sistem pengawasan ASN. Rekam jejak kehadiran harian dipantau ketat melalui aplikasi presensi digital, sementara capaian target kerja individu wajib dilaporkan secara periodik lewat sistem SKP daring.
Sanksi tegas berupa penghentian masa kontrak siap dijatuhkan kepada oknum pegawai yang kedapatan abai terhadap kewajiban, sering mangkir tanpa keterangan sah, ataupun gagal memenuhi standar output yang ditetapkan instansi.
Menanggapi fenomena pemutusan hubungan kerja P3K yang marak terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia, Parha membeberkan bahwa muara dari masalah tersebut hampir selalu berakar dari buruknya kedisiplinan dan rendahnya capaian kinerja makro pegawai.
Sebaliknya, untuk internal Luwu Timur, pemerintah daerah berjanji akan terus memprioritaskan hak-hak para pegawai sepanjang mereka memperlihatkan dedikasi yang tinggi. Komitmen ini juga didukung oleh postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sehat. Parha memastikan bahwa pos anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan gaji P3K saat ini berada dalam posisi yang sangat aman dan mencukupi.
Kebijakan tata kelola kepegawaian ini, lanjut Parha, merupakan bagian integral dari implementasi visi dan program strategis yang dipimpin oleh Bupati Irwan Bachri Syam bersama Wakil Bupati Puspawati Husler. Berdasarkan regulasi terbaru, masa kontrak untuk formasi P3K penuh waktu (full time) kini dipatok dengan durasi jangka panjang yakni lima tahun. Sementara itu, untuk klaster P3K paruh waktu (part time), pembaharuan kontrak dilakukan setahun sekali secara berkala.
Sebagai bentuk konkret dari kebijakan tersebut, jajaran Pemkab Luwu Timur belum lama ini telah meresmikan perpanjangan dokumen perjanjian kerja bagi 605 tenaga PPPK paruh waktu untuk masa tugas sepanjang tahun anggaran 2026.
Prosesi penyerahan Surat Keputusan (SK) perpanjangan tersebut dipimpin langsung secara simbolis oleh Bupati Irwan Bachri Syam yang bertempat di Aula Kantor BKPSDM Luwu Timur, Malili, pada Senin (09/11/2026). Menariknya, dalam rangka percepatan transformasi digital birokrasi, dokumen SK tersebut kini tidak lagi didistribusikan dalam bentuk cetakan kertas konvensional, melainkan langsung diintegrasikan dan diunggah ke dalam pangkalan data sistem kepegawaian daerah yang dapat diakses mandiri oleh para pegawai terkait. (Syam)
