Luwu Timur, Chaneltipikor.com – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menegaskan bahwa upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan membutuhkan komitmen serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, hingga masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Angka Kemiskinan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Luwu Timur, di Gedung Wanita Simpurusiang, Rabu (11/11/2026).
Lanjut Bupati menyampaikan apresiasi kepada Bapperida dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sebagai wadah untuk mengevaluasi kondisi perekonomian daerah sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan.
Menurutnya, berbagai rekomendasi dan data yang dipaparkan dalam forum tersebut harus ditindaklanjuti secara nyata oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
“Minimal kita mampu mempertahankan capaian pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan yang sudah ada. Tetapi, tentu harapan kita pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan angka kemiskinan semakin menurun,” ungkapnya.
Bupati menilai, dengan berbagai potensi sumber daya alam serta dukungan program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa, Luwu Timur memiliki peluang besar untuk menekan angka kemiskinan secara signifikan.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala desa agar lebih aktif mengidentifikasi kondisi masyarakat di wilayah masing-masing, terutama warga yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Kepala desa harus mengetahui kondisi warganya. Lihat langsung, identifikasi rumah yang tidak layak huni, dan pastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan benar-benar menerima bantuan tersebut,” tegas Bupati.
Selain itu, Bupati juga menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi Luwu Timur tidak boleh hanya bertumpu pada sektor pertambangan, sektor pertanian, perkebunan, UMKM, perdagangan, dan berbagai sektor produktif lainnya harus terus dikembangkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Irwan juga menegaskan pentingnya mengawal investasi yang masuk ke Luwu Timur agar dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap perusahaan-perusahaan, khususnya kontraktor nasional yang beroperasi di Luwu Timur, dapat membuka rekening perusahaan di perbankan lokal serta memenuhi kewajiban perpajakan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai aktivitas ekonomi dan nilai kontrak yang besar berlangsung di Luwu Timur, tetapi perputaran uangnya justru lebih banyak keluar daerah. Kita ingin aktivitas investasi yang berjalan di daerah ini juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah,” jelasnya.
Selain itu, Bupati turut mengingatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Luwu Timur agar memperhatikan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Kendaraan operasional perusahaan diharapkan menggunakan administrasi dan pelat nomor sesuai wilayah operasional serta memenuhi kewajiban pajaknya di daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto menjelaskan bahwa, pencapaian target pembangunan daerah harus selaras dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, serta didukung oleh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
Aryanto mengungkapkan bahwa perkembangan ekonomi daerah pada triwulan II 2026 menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Sejumlah sektor mengalami perkembangan positif.
“Saya berharap melalui FGD ini, pemerintah daerah bersama BPS dapat memperkuat koordinasi dalam penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data, baik untuk mengukur capaian pertumbuhan ekonomi maupun merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan,” jelas Kepala BPS Sulsel.
Kegiatan ini menghadirkan Narasumber Tenaga Ahli Bupati, Aprianto dan BPS Sulsel. Turut hadir jajaran BPS Kabupaten Luwu Timur, para Asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, perusahaan, dunia usaha, penyuluh pertanian, dan peserta lainnya. (nor/ikp-humas/kominfo-sp)
