Luwu Timur, Chaneltipikor.com – Ketua Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru (BPP DOB) Provinsi Luwu Raya, Darwis Ismail, menegaskan bahwa keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Luwu Timur (Lutim) merupakan aset diplomasi politik yang sangat berharga. Keberadaan PSN tersebut dinilai menjadi pendorong utama agar Luwu Raya masuk dalam daftar prioritas prioritas nasional apabila moratorium pemekaran daerah resmi dicabut oleh Pemerintah Pusat.
Oleh karena itu, Darwis mengimbau seluruh pihak agar dinamika sosial terkait pembebasan lahan PSN di Wilayah Laoli, Kecamatan Malili, tidak dibiarkan berlarut-larut menjadi konflik terbuka yang berpotensi merusak iklim investasi sekaligus mencederai perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
“Jika krus penghentian sementara (moratorium) DOB kelak dibuka kembali, besar kemungkinan Pemerintah Pusat tidak menyetujui seluruh usulan secara serentak. Skala prioritas pasti diberlakukan, dan wilayah yang menampung PSN aktif seperti Luwu Timur memegang kartu truf. Ini potensi raksasa yang tak boleh kita sia-siakan,” tegas Darwis Ismail saat dikonfirmasi, Minggu (2/8/2026).
Solusi Humanis dan Perlindungan Hak Masyarakat
Dalam merespons ketegangan sosial di Laoli, Darwis mengingatkan pentingnya pendekatan persuasif dan dialog inklusif. Menurutnya, kemajuan infrastruktur nasional tidak boleh dicapai dengan menumbalkan kesejahteraan warga lokal.
BPP DOB Luwu Raya mendorong langkah-langkah penyelesaian berikut:
- Komunikasi Asertif: Seluruh elemen masyarakat, jajaran Pemkab, dan pihak korporasi diminta menahan diri serta menghindari tindakan terprovokasi.
- Peran Aktif Pemda & DPRD: Lembaga eksekutif dan legislatif Luwu Timur diharapkan mengambil inisiatif sebagai mediator netral yang menjembatani aspirasi warga dengan kepentingan pengembang PSN.
- Kompensasi Layak (Win-Win Solution): Skema penyelesaian, termasuk pemberian tali asih atau kerohiman, wajib dihitung secara adil agar masyarakat terdampak mendapatkan kepastian hidup yang layak.
“Pembangunan itu esensinya untuk rakyat. Tidak ada warga yang ingin dirugikan oleh proyek negara. Pemerintah daerah bersama legislatif harus proaktif melobi dan merumuskan formulasi solusi terbaik, pembangunan berjalan, hak-hak rakyat tetap terlindungi,” tambahnya.
Fondasi Tata Kelola Investasi Calon Provinsi Baru
Lebih lanjut, Darwis menggarisbawahi bahwa penanganan konflik lahan hari ini menjadi ujian maturitas tata kelola pemerintahan di Luwu Raya. Ketika cita-cita pembentukan Provinsi Luwu Raya terwujud di masa depan, arus investasi dan pembangunan dipastikan melonjak tajam.
Pengalaman dalam menyelesaikan dinamika PSN Laoli secara bijak akan menjadi preseden berharga bagi calon ibu kota provinsi baru dalam mengelola investasi berkelanjutan yang berperspektif perlindungan masyarakat.
Meskipun secara kelembagaan BPP DOB tidak mengintervensi ranah kebijakan teknis Pemkab Luwu Timur, pihak BPP menaruh harapan besar agar penyelesaian persoalan Laoli dapat dicapai secara damai dan bermartabat. (Syam)
