Luwu Timur, Chaneltipikor.com – Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid, angkat bicara terkait antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Luwu Timur yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
Menurut Sarkawi, kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada melonjaknya harga BBM subsidi jenis Pertalite di tingkat pengecer yang kini mencapai sekitar Rp15.000 hingga Rp17.000 per botol.
Sarkawi meminta pihak pengelola SPBU lebih tegas membatasi pembelian Pertalite oleh pengecer maupun kendaraan yang melakukan pembelian berulang. Menurutnya, BBM subsidi harus diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkan Pertalite, sementara ada pihak yang membeli berulang untuk dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. SPBU harus lebih tegas menjalankan aturan agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran,” tegas Sarkawi Hamid, Senin (6/7/2026).
Selain itu, ia mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait bersama instansi pengawas untuk terus melakukan pemantauan dan inspeksi rutin di seluruh SPBU di Kabupaten Luwu Timur. Pengawasan yang konsisten dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi serta mengurangi antrean panjang.
“Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan sesekali. Harus dilakukan secara berkelanjutan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sarkawi juga berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat mengupayakan penambahan kuota BBM subsidi jenis Pertalite untuk Kabupaten Luwu Timur.
“Perlu ada evaluasi terhadap kuota Pertalite di Luwu Timur. Bisa saja antrean yang terjadi dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pengguna Pertalite karena sebagian masyarakat beralih dari Pertamax. Jika memang kebutuhan riil masyarakat meningkat, maka penambahan kuota harus diperjuangkan agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan mendapatkan BBM,” kata Sarkawi.
Ia berharap pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina, untuk memastikan ketersediaan BBM subsidi tetap terjaga, distribusinya berjalan tepat sasaran, serta antrean panjang di SPBU dapat segera teratasi demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (AD)
