Luwu Timur, Chaneltipikor.com – Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen PT Vale Indonesia, Forum Komunikasi Masyarakat Balambano (FKMB), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur, Senin (15/9/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Aspirasi Gedung DPRD Lutim, dipimpin oleh Rivaldi dari Fraksi PAN, didampingi Badawi dan Bangkit Revormansyah Pratama dari Fraksi Golkar, serta Mahading dari Fraksi PDIP.
RDP tersebut membahas penolakan FKMB terhadap proyek pemindahan jalur pipa (reroute) minyak PT Vale yang saat ini sedang berlangsung di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda.
Di hadapan Dewan dan manajemen PT Vale, Juru Bicara FKMB, Risal Mujur, mengungkapkan persoalan lingkungan dan dampak sosial menjadi alasan utama penolakan tersebut.
Hal itu didasari beberapa riwayat kebocoran pipa minyak PT Vale yang terjadi, termasuk kejadian tahun lalu di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, yang berdampak terhadap lahan masyarakat.
“Terkait riwayat tumpahan minyak akibat kebocoran pipa, menurut saya ini menjadi catatan merah bagi PT Vale,” ujar Risal Mujur dengan suara lantang di tengah berlangsungnya RDP.
Selain itu, Risal juga menilai adanya kejanggalan dalam proses penerbitan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Ia mengaku pihak perusahaan yang dinaungi MIND ID tersebut sama sekali tidak melibatkan warga setempat, termasuk sosialisasi.
“Jadi beberapa tahun lalu, kami juga menolak rencana pemindahan jalur pipa ini dengan alasan yang sama, karena kami masyarakat di sana itu tidak ada satu pun yang dilibatkan. Bahkan pada saat itu Pemerintah Desa juga menolak,” bebernya.
Menanggapi hal tersebut, Rivaldi selaku pimpinan RDP menyampaikan bahwa penetapan objek lokasi pemindahan pipa tentu harus mempertimbangkan keselamatan masyarakat. Sementara menurut warga Balambano, objek tersebut terlalu dekat dan bersentuhan dengan aktivitas masyarakat, bahkan tepat di pinggir jalan.
“Secara kasat mata dan sebagai orang awam tentu kami menilai ini sangat berisiko. Apalagi kita belajar dari kejadian baru-baru ini di Towuti ada kebocoran di sana yang berdampak pada kerugian lahan di sana. Bagaimana dengan masyarakat Balambano yang hidup dan beraktivitas di sana. Apakah status objek tersebut sudah tepat menurut PT Vale?” katanya.
Sementara Anggota Komisi III, Badawi menegaskan persoalan ini perlu tindak lanjut di lapangan yang melibatkan PT Vale, DPRD, dan masyarakat setempat.
Badawi menyarankan dalam waktu dekat dilakukan peninjauan langsung di lokasi objek atau rute pemindahan pipa secara bersama-sama, kemudian duduk kembali bersama dalam RDP karena dinilai menyangkut dampak sosial yang serius.
Sementara itu, manajemen PT Vale menjelaskan bahwa reroute atau pemindahan jalur pipa ini dianggap menjadi langkah pengurangan risiko jangka panjang, termasuk mitigasi dan aktivitas preventif _fuel pipeline_.
Adapun keputusan RDP tersebut, semua pihak yang hadir menyepakati untuk dilakukan peninjauan langsung ke lapangan di Balambano yang diagendakan pada tanggal 22 September 2026 mendatang. (AD)
