Luwu Timur, Chaneltipikor.com – Fraksi PAN DPRD Luwu Timur memberikan catatan kritis terhadap dua program strategis pertanian, yakni pembangunan Pabrik Gabah BUMDesma Lumbung Dewi Sri Juara di Mangkutana dan program pupuk gratis. Keduanya harus dipastikan memberi manfaat konkret bagi petani.
Catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, Nurchalis Azis, saat paripurna pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Senin (12/10/2026).
Fraksi PAN menyatakan setuju Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Perda. Namun, PAN menegaskan regulasi saja tidak cukup. Keberpihakan kepada petani harus dibuktikan lewat pelaksanaan yang terukur, terbuka, dan dirasakan langsung di lapangan.
Terkait Pabrik Gabah BUMDesma yang dibangun melalui Program PANDU JUARA dan melibatkan delapan desa di Mangkutana, PAN meminta Pemda tidak berhenti pada seremoni peletakan batu pertama. Harus ada kejelasan progres fisik, realisasi anggaran, kendala di lapangan, serta jadwal operasional pabrik.
“Jangan sampai fasilitas dibangun dengan sumber daya besar, tapi petani tetap menghadapi masalah yang sama: harga gabah anjlok, biaya produksi tinggi, dan pasar terbatas,” ujar Fraksi PAN dalam pendapat akhirnya.
PAN juga mendorong agar pengelolaan BUMDesma dilakukan secara profesional, akuntabel, dan melibatkan kemitraan dengan Bulog, koperasi, serta pelaku usaha agar penyerapan gabah dengan harga wajar bisa berkelanjutan dan menjangkau petani kecil serta penggarap.
Sementara untuk program pupuk gratis, PAN mencatat target distribusi tahun 2026 sebesar 14.918,18 ton meliputi urea, NPK Phonska, dan organik. Jumlah besar ini, menurut PAN, wajib dikawal dengan distribusi yang adil dan tepat waktu.
PAN meminta Pemda mempublikasikan secara terbuka data penyaluran, sebaran penerima per kecamatan dan desa, serta langkah antisipasi jika terjadi keterlambatan. Program harus steril dari intervensi kelompok tertentu dan pendataan fiktif.
Lebih jauh, Fraksi PAN menilai kedua program ini harus saling terhubung dalam satu ekosistem pertanian terpadu. Pupuk gratis untuk menekan ongkos produksi, pabrik gabah untuk menjamin kepastian pasar dan nilai tambah pasca panen.
Sebagai tolok ukur keberhasilan, PAN meminta Pemda menyusun indikator evaluasi yang jelas dan memberikan laporan berkala kepada DPRD, meliputi transparansi anggaran dan dampaknya terhadap pendapatan petani, termasuk perhatian terhadap petani kecil, petani penggarap, perempuan tani, dan regenerasi petani muda. (AD)
