Luwu Timur, Chaneltipikor.com – Pelaksanaan sosialisasi rencana operasi produksi pertambangan oleh PT Tizar Tirzia Trizardi di Aula Kantor Desa Ussu, Kecamatan Malili, Luwu Timur, pada Rabu (5/8/2026) mendadak dipenuhi nada protes dari warga serta lembaga swadaya masyarakat. Forum yang berdampak langsung pada empat desa di wilayah konsesi tersebut dinilai terlalu memaksakan waktu dan tertutup dari transparansi publik.
Acara yang diproyeksikan membahas isu krusial terkait dampak lingkungan dan legalitas tambang itu justru menyisakan kekecewaan mendalam bagi para peserta. Pasalnya, diskusi penting ini diselesaikan dalam durasi teramat singkat, hanya sekitar satu jam.
Camat Malili Sentil Tata Kelola Administrasi Perusahaan
Sejak awal dibuka, pelaksanaan kegiatan ini sudah memetik kritik dari jajaran pemerintah setempat. Camat Malili, Hasimning, secara terbuka menyentil tata kelola administrasi penyelenggara yang dinilai melangkahi hirarki tata pemerintahan.
“Awalnya kami mengira kegiatan ini hanya khusus Desa Ussu. Ternyata melibatkan beberapa desa. Semestinya, kegiatan lintas desa seperti ini digelar di Kantor Camat, bukan Kantor Desa. Ini menyangkut hirarki pemerintahan,” tegas Hasimning.
Meski mengecam kekeliruan tata kelola tersebut, pihaknya terpaksa mengizinkan acara tetap berjalan dengan pertimbangan para undangan dari berbagai desa sudah terlanjur memadati lokasi.
Silang Sengkarut Dokumen Amdal dan Keterangan Kontradiktif
Kritik tajam kian memuncak saat sesi pemaparan materi yang dibawakan Penanggung Jawab Operasional (PJO) PT Tizar Tirzia Trizardi, Ilham (mewakili Kepala Teknik Tambang). Penjelasan yang disampaikan dinilai terlampau dangkal dan enggan menyentuh substansi utama perizinan.
Tokoh masyarakat Desa Ussu, Andi Patarrai, mencecar perusahaan terkait kejelasan Adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta kesesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Andi membongkar adanya ketidakcocokan fatal antara klaim perusahaan dengan fakta yang terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPRD Luwu Timur sebelumnya.
Fakta RDP: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas PUPR menyatakan belum menerima dokumen pelengkap (Adendum AMDAL dan penyesuaian RTRW) dari pihak perusahaan.
Klaim Perusahaan: PT Tizar mengklaim seluruh dokumen administrasi tersebut sudah beres dan diserahkan ke dinas terkait.
Ironisnya, saat perbedaan informasi ini hendak dikonfirmasi, waktu diskusi justru dibatasi ketat oleh pihak panitia. Akibatnya, OPD terkait yang hadir di lokasi tidak diberi ruang sedikit pun untuk memberikan klarifikasi resmi.
Dugaan “Settingan” Forum dan Pengabaian Keterbukaan Informasi
Ruang rapat sempat memanas akibat banyaknya warga yang tidak diberi kesempatan membeberkan interupsi maupun pertanyaan. Tudingan bahwa forum ini sengaja dirancang kilat agar warga tak sempat membongkar kejanggalan dokumen pun mencuat.
Ketua Harian Lak HAM Indonesia, Iskarlhi, mengecam keras jalannya sosialisasi yang dianggap mengebiri prinsip Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Rapat ini tidak jelas dan PT Tizar sama sekali tidak transparan. Yang paling disesalkan, OPD yang hadir disumbat ruang geraknya untuk menjelaskan status dokumen sebenarnya. Ini bukan ruang dialog dua arah, tapi pemaksaan satu arah!” bentak Iskarlhi.
Iskarlhi menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam atas indikasi akal-akalan sosialisasi ini. Lak HAM Indonesia berjanji akan mengawal ketat persoalan ini hingga ke ranah legislatif dan mengejar rekomendasi yang pernah diterbitkan Komisi III DPRD Luwu Timur.
“Pembahasan PT Tizar tidak berhenti di sini. Rekomendasi Komisi III DPRD harus dikawal sampai ada tindakan tegas dari Pemda Luwu Timur, bukan cuma berhenti jadi dokumen manis di ruang rapat,” pungkasnya.
Desakan Forum Lanjutan
Hingga acara ditutup secara sepihak, deretan pertanyaan fundamental mengenai keabsahan izin dan perlindungan ruang hidup masyarakat di empat desa masih menggantung tanpa jawaban.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memanggil ulang manajemen PT Tizar Tirzia Trizardi guna menggelar Sosialisasi Ulang yang Transparan, Terbuka, dan Tanpa Pembatasan Hak Bicara Warga. (Syam)
