Luwu Timur, Chaneltipikor.com – Lima fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (14/9/2026), yang dirangkaikan dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar), persetujuan bersama serta pendapat akhir Kepala Daerah.
Meski menyatakan persetujuan, Banggar DPRD Luwu Timur menitipkan 16 rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai catatan penting dalam pelaksanaan anggaran.
Juru Bicara Banggar DPRD Luwu Timur, Wahidin Wahid saat membacakan laporan menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 telah dilaksanakan pada 7 hingga 11 September 2026.
Berdasarkan hasil pembahasan, struktur Perubahan APBD 2026 mencatat pendapatan sebesar Rp2,272 triliun, belanja sebesar Rp2,268 triliun, serta SILPA sebesar Rp21,641 miliar.
“Pada dasarnya dan pada intinya lima fraksi menyetujui Raperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” kata Wahidin.
Menurut Banggar, persetujuan tersebut tetap disertai sejumlah catatan agar pelaksanaan APBD tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berikut rangkuman 16 rekomendasi Banggar:
1. Percepatan Belanja Modal: Masih rendahnya realisasi sejumlah program di beberapa OPD.
2. TAPD diminta segera percepat realisasi belanja modal yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
3. Optimalisasi PAD: Tingkatkan efektivitas pemungutan, pengawasan, pemutakhiran basis data, pemanfaatan teknologi informasi dan penggalian sumber pendapatan baru.
4. Penguatan Inspektorat: Fungsi pengawasan internal harus diperkuat agar pelaksanaan program transparan, akuntabel dan efektif.
5. Koordinasi TAPD-DPRD: Diperkuat agar proses penganggaran lebih terarah, tepat sasaran dan tepat waktu.
6. Kesejahteraan ASN: Segera bayarkan tunjangan fungsional bagi PPPK sesuai ketentuan dan realisasikan TPP ke-13 bagi PNS.
7. Kehadiran Kepala OPD: Wajib hadir langsung dalam pembahasan anggaran di DPRD hingga tuntas.
8. Pengawasan Tenaga Kerja Luar: Disnakertrans diminta tingkatkan pengawasan dan pendataan tenaga kerja dari luar daerah di perusahaan di Lutim.
9. Kantor UPTD PPA: Sediakan kantor yang layak dan representatif agar pelayanan pendampingan, perlindungan dan konsultasi perempuan dan anak berjalan aman dan rahasia.
10. Bantuan Rumah Ibadah: Penyaluran harus sesuai SOP.
11. Pendidikan: Segera selesaikan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas serta mebelair sekolah.
12. Kekurangan Guru: Penuhi kebutuhan guru agama dan guru BK.
13. Blank Spot: Selesaikan persoalan blank spot di sejumlah wilayah seperti Ujung Baru dan Laroueha.
14. Pariwisata: Beri perhatian khusus untuk pengembangan sektor pariwisata.
15. Damkar: Tambah armada mobil pemadam kebakaran untuk mempercepat respons.
16. Kominfo: Tingkatkan profesionalisme dalam menyampaikan informasi dan publikasi pemerintahan daerah.
“Cukup sampai 16 rekomendasi Banggar,” ujar Wahidin menutup pembacaan laporan.
Setelah persetujuan bersama Ranperda Perubahan APBD 2026, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyerahan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 serta penetapan Rencana Kerja DPRD Luwu Timur Tahun Anggaran 2027.
Wahidin berharap 16 rekomendasi Banggar tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026, khususnya agar anggaran benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Semoga kerja-kerja yang telah kita lakukan dapat bermanfaat untuk masyarakat Luwu Timur,” tutupnya. (AD)
