Luwu Timur, Chaneltipikor.com – Pemerintah Kecamatan Tomoni Timur terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek fisik di wilayahnya. Terbaru, Camat Tomoni Timur, Yulianus, S.Sos., M.A.P., turun langsung meninjau progres pekerjaan rehabilitasi Mushollah UPT SMPN 1 Tomoni Timur pada Senin (16/11/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Camat didampingi langsung oleh Kepala UPT SMPN 1 Tomoni Timur, Arif, S.Pd. Fokus kunjungan diarahkan pada pengecekan kondisi fisik bangunan serta ketelitian terhadap spesifikasi material yang digunakan, khususnya penggunaan kayu dalam proses rehabilitasi.
Di sela-sela peninjauannya, Yulianus mendapati sejumlah papan kayu yang dinilai sudah mengalami kerusakan dan tidak layak lagi untuk dipasang. Ia lantas meminta pihak kepala sekolah agar segera meneruskan instruksi kepada rekanan pelaksana agar mengganti material tersebut dengan yang baru, bukan justru mendaur ulang atau memasangnya kembali.
Menurutnya, rehabilitasi fasilitas pendidikan, terkhusus rumah ibadah seperti mushollah, menuntut standar kualitas yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan fisik lainnya.
“Rehabilitasi fasilitas pendidikan termasuk mushollah harus memperhatikan kualitas hasil pekerjaan secara menyeluruh. Material yang digunakan wajib memenuhi standar kelayakan agar bangunan dapat dimanfaatkan secara optimal, aman, dan memiliki daya tahan yang baik dalam jangka panjang,” ujar Yulianus di lokasi proyek.
Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi proyek, kegiatan rehabilitasi ini tercatat memiliki nilai kontrak sebesar Rp90.575.075. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026.
Proyek dengan volume satu paket ini dikerjakan oleh CV Mubaroq sebagai pihak rekanan. Berdasarkan kontrak, masa pelaksanaan proyek dipatok selama 70 hari kalender, yang terhitung mulai 2 Oktober hingga 11 Desember 2026.
Langkah peninjauan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan fungsi kontrol pemerintah kecamatan terhadap transparansi serta akuntabilitas pembangunan infrastruktur, khususnya fasilitas penunjang pendidikan yang dibiayai menggunakan uang rakyat.
Melalui momentum ini, pihak kecamatan dengan tegas meminta kepada kontraktor pelaksana agar tidak sekadar mengejar target penyelesaian tepat waktu semata. Lebih dari itu, kepatuhan terhadap standar kualitas material dan kerapian hasil akhir pekerjaan menjadi harga mati.
“Pembangunan fasilitas publik tidak cukup hanya dinilai dari selesainya pekerjaan sesuai tenggat waktu. Kualitas bangunan yang kokoh dan manfaat jangka panjangnya bagi masyarakat jauh lebih penting. Pengawasan ketat ini kami harapkan dapat mendorong lahirnya pembangunan yang berkualitas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada masyarakat,” pungkasnya. (Syam)












