Luwu Timur, Chaneltipikor.com – Menyikapi pemberitaan disalah satu Media Lokal Online terkait pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lutim Gemilang, Fraksi Nasdem melalui Muhammad Iwan memberikan klarifikasi resmi. Minggu (25/5/2025).
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Pansus RPJMD dan perwakilan Fraksi Nasdem, Muhammad Iwan menegaskan bahwa tidak ada pernyataan yang menyudutkan pihak tertentu atau penggunaan istilah “dipertentangkan” dalam rapat pansus yang berlangsung dihari Jumat, 23 Mei 2025 kemarin.
“Pembahasan kita sangat alot dan berlangsung konstruktif. Tidak ada kata atau sikap yang menyinggung individu atau kelompok tertentu. Justru, yang dibahas adalah poin-poin strategis terkait kesiapan BUMD Lutim Gemilang dalam menyusun agenda kerja dan program ke depan,” jelas Iwan.
Ia menguraikan bahwa pansus hanya mempertanyakan dua hal mendasar kepada pihak BUMD, yaitu:
Agenda konkret apa yang telah dipersiapkan, Apa Program dan rencana bisnis yang akan dijalankan dalam waktu dekat.
Menjawab hal tersebut, pihak direksi BUMD Lutim Gemilang menyampaikan bahwa mereka masih dalam tahap awal pembenahan administrasi dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan RPJMD mendatang.
“BUMD menyampaikan bahwa mereka baru satu bulan berjalan dan masih fokus pada perbaikan tata kelola administrasi. Program besar mereka masih dalam tahap rancangan dan belum terstruktur secara rinci,” terang Iwan.
Iwan juga menyampaikan bahwa pansus turut menekankan pentingnya BUMD bekerja sama dengan kontraktor lokal dan memastikan transparansi arus kas (cashflow), terutama dalam melibatkan kontraktor nasional.
“Kami dari Pansus menekankan pentingnya BUMD memanfaatkan potensi lokal dan menyampaikan secara terbuka perencanaan serta proyeksi keuangannya,” tegasnya.
Klarifikasi ini menanggapi sejumlah kritik yang disampaikan oleh anggota pansus lainnya dalam rapat sebelumnya, seperti Muhammad Nur (Fraksi PDIP), Aripin (Fraksi Golkar), dan Mahading (Fraksi PDIP), yang menyoroti belum jelasnya rencana bisnis serta minimnya proyeksi pendapatan dari BUMD Lutim Gemilang. Namun Fraksi Nasdem menilai dinamika tersebut sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan dan tidak semestinya dianggap sebagai konflik.
“Kami tidak ingin ada kesan perpecahan. Semua kritik yang disampaikan adalah bentuk tanggung jawab DPRD untuk memperkuat arah pembangunan dan tata kelola BUMD secara profesional,” tutup Iwan. (***)
