Luwu Timur, Chaneltipikor.com – Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, Rusdi Layong, turun langsung meninjau lokasi rembesan minyak yang mencemari sungai di Dusun Molindowe, Desa Lioka, Kecamatan Towuti. Kehadiran legislator ini untuk memastikan langkah penanganan yang dilakukan PT Vale terhadap insiden kebocoran tersebut. Sabtu (23/8/2025).
Kebocoran pipa minyak ini diketahui terjadi pada pagi hari, PT Vale Indonesia Tbk bersama pemerintah langsung melakukan penanganan, namun jumlah rembesan minyak yang keluar cukup besar sehingga proses pengendalian tidak mudah dilakukan. Tim kerja PT Vale terlihat berjibaku sejak pagi hingga malam hari untuk menghentikan pencemaran agar tidak semakin meluas.
“Malam ini, berdasarkan hasil pengamatan kami, kondisi area yang tercemar akibat tumpahan kebocoran pipa minyak HSFO menunjukkan adanya sedikit perbaikan dibandingkan sebelumnya. Kami melihat keseriusan PT Vale dalam melakukan pengendalian pencemaran dengan menurunkan semua tim kerja sejak pagi hingga malam hari,” ungkap Rusdi Layong.
Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa penanganan tidak boleh berhenti hanya pada tahap tanggap darurat. “Kami berharap PT Vale, setelah menyelesaikan tahap tanggap darurat, dapat segera melakukan langkah-langkah pemulihan (recovery) terhadap aliran sungai, jaringan irigasi, serta lahan pertanian yang terdampak, sehingga para petani dapat kembali menggarap sawah mereka sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah kecamatan telah menggelar rapat darurat di aula kantor camat untuk membahas persoalan ini. Rapat tersebut dihadiri oleh pihak External PT Vale, BPBD Luwu Timur, Dinas Sosial, Ketua dan Anggota Komisi III DPRD Luwu Timur, serta masyarakat terdampak.
Pertemuan ini menghasilkan rekomendasi agar PT Vale segera menghentikan kebocoran serta membentuk tim bersama pemerintah dan masyarakat guna menginventarisir dampak yang ditimbulkan.
Kebocoran minyak ini tidak hanya menimbulkan keresahan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak lahan pertanian serta mencemari aliran sungai yang menjadi kebutuhan vital warga. Masyarakat berharap penanganan dapat dilakukan secara serius, transparan, dan berkeadilan. (***)
