Luwu Timur, Chaneltipikor.com – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur, Muh. Rivaldi, S.H., memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dinamika sosial penolakan proyek pemindahan jalur pipa Bahan Bakar Minyak (reroute) milik PT Vale Indonesia Tbk oleh warga Desa Balambano, Selasa (15/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur tersebut membahas keresahan warga atas rencana pemindahan jalur pipa di wilayah mereka.
Dalam RDP tersebut, Rivaldi menegaskan agar PT Vale Indonesia tidak mengabaikan keresahan warga serta memperketat kajian mitigasi risiko lingkungan dan sosial.
Ia memberi peringatan keras agar konflik atau dampak buruk penataan infrastruktur industri di masa lalu tidak terulang kembali.
“Kita tidak ingin dinamika sosial dan persoalan seperti yang pernah terjadi di Asuli, Kecamatan Towuti, kembali terulang di Balambano. PT Vale harus benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat dan memperkuat koordinasi sebelum melangkah ke pengerjaan fisik,” tegas Rivaldi saat memimpin jalannya RDP.
Sebagai pimpinan rapat, Rivaldi mengarahkan forum untuk menghasilkan rekomendasi konkret guna menjembatani benturan antara standar teknis perusahaan dan kekhawatiran masyarakat. Setidaknya ada tiga rekomendasi utama yang disepakati:
1. Evaluasi dan Sosialisasi Ulang Secara Transparan
Masyarakat menolak pola komunikasi yang tertutup. DPRD mendesak PT Vale bersama pihak terkait untuk turun kembali ke Desa Balambano guna membuka sosialisasi secara transparan dan partisipatif.
2. Pemanggilan Pemdes dan Pemerintah Kecamatan
DPRD akan mengagendakan pemanggilan resmi Pemerintah Desa Balambano dan Pemerintah Kecamatan untuk menginventarisasi kesepakatan-kesepakatan di tingkat desa maupun kecamatan yang sempat terhenti.
3. Pengawasan Ketat DLH
Meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur melakukan pengawasan ketat terhadap dokumen Amdal, izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), serta keandalan teknologi _Leak Detection System_ (LDS) pada rute baru.
RDP ini diharapkan menjadi jembatan penyelesaian agar proyek strategis perusahaan tetap berjalan tanpa mengabaikan rasa aman dan hak-hak masyarakat Balambano. (AD)
