Luwu Timur, Chaneltipikor.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD Kabupaten Luwu Timur) menggelar kegiatan Asistensi dan Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Pertemuan strategis ini dipusatkan di Aula Kantor DPMD Kabupaten Luwu Timur, Malili, pada Rabu (21/10/2026).
Langkah ini diambil guna memastikan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa tetap berada di koridor yang tepat, efektif, serta akuntabel menjelang akhir tahun anggaran.
Kegiatan asistensi ini dipimpin langsung oleh tim evaluator DPMD Luwu Timur dan dihadiri oleh para kepala desa beserta perangkat desa dari berbagai wilayah di Bumi Batara Guru. Fokus utama dari evaluasi ini adalah membedah secara rinci usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh masing-masing pemerintah desa agar selaras dengan regulasi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Dalam arahannya, tim fasilitator DPMD menekankan pentingnya akurasi data administrasi dan ketepatan sasaran alokasi dana pada sisa tahun anggaran 2026 ini. Proses perubahan APBDes tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan instrumen penting untuk merespons dinamika pembangunan desa yang membutuhkan penanganan cepat dan mendesak.
“Melalui tahapan asistensi yang ketat ini, kita ingin memastikan setiap rupiah dari perubahan anggaran ini benar-benar berdampak positif bagi pelayanan publik dan program prioritas di desa. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi harga mati agar tidak ada kendala hukum di kemudian hari,” ujar perwakilan fasilitator
Forum yang berlangsung interaktif tersebut diisi dengan sesi verifikasi dokumen secara tatap muka. Tim DPMD memeriksa satu per satu draf rancangan peraturan desa (ranperdes) mengenai perubahan APBDes yang diajukan. Koreksi, penyelarasan, dan diskusi mendalam dilakukan bersama para perangkat desa guna menghasilkan struktur anggaran yang sehat dan seimbang.
Dengan terlaksananya evaluasi ini, diharapkan seluruh pemerintah desa di Kabupaten Luwu Timur dapat segera menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan T.A. 2026. Hal tersebut menjadi dasar hukum krusial agar sisa program kerja di sisa tahun ini dapat segera dieksekusi secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan masyarakat desa setempat. (Syam)
