Luwu Timur, Chaneltipikor.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Ali Yafid, S.Ag., M.Pd.I., memberikan pujian dan apresiasi tinggi terhadap program Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, yakni imbauan menghentikan aktivitas 10 menit sebelum masuk waktu shalat untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid.
Hal ini disampaikan H. Ali Yafid saat menghadiri Rapat Koordinasi Implementasi Algoritma Kasih Sayang dan Selebrasi Kerukunan pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Lutim, di Aula Kantor Kemenag Lutim, Ahad (13/4/2025).
“Ini adalah program yang sangat baik. Jarang-jarang ada seorang pemimpin yang begitu memperhatikan urusan akhirat masyarakatnya. Program ini luar biasa,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa tidak semua orang langsung terbiasa melaksanakan shalat berjamaah, tetapi dengan adanya kebijakan yang tegas seperti ini, akan membantu membentuk kebiasaan baik di tengah masyarakat.
“Ada itu orang yang memang harus dipaksa-paksa dulu baru ikut shalat berjamaah. Dan itu tidak apa-apa. Awalnya dipaksa, nanti akhirnya akan terbiasa,” lanjut Ali Yafid.
Sementara itu, Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa, himbauan untuk shalat berjamaah di masjid merupakan instruksi pertama yang ia keluarkan saat resmi menjabat sebagai Bupati.
“Alhamdulillah, sejak ada himbauan itu, masjid di kompleks DPRD Lutim saat shalat Dzuhur dan Ashar sampai over kapasitas. Makanya kami tambahkan tenda di belakang masjid,” ungkap Irwan.
H. Irwan juga menekankan pentingnya mendorong masyarakat untuk memakmurkan masjid, meski awalnya dengan sedikit ‘paksaan’.
“Terkadang memang harus dipaksa-paksa sedikit agar mau ikut shalat. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka,” ucapnya disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.
Ia berharap, dengan memakmurkan masjid dan menumbuhkan budaya shalat berjamaah, Kabupaten Luwu Timur akan selalu mendapatkan rahmat serta dijauhkan dari segala bentuk bencana. (rhj/ikp-humas/kominfo-sp)
